Sponsored Links

Tunjangan Sertifikasi Terancam Terlambat

Proses pencairan tunjangan profesi sepertinya akan mengalami keterlambatan. Hal tersebut disebabkan karena belum keluarnya Surat Keputusan (SK) pencairan tunjangan profesi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

"Kami kirimkan surat (ke Mendikbud) berdasarkan pengaduan bahwa suang sertifikasi sudah ada di daerah, tapi tidak bisa dibagikan karena surat keputusan dari dirjen belum turun," ungkap Ketua Umum PB PGRI, Sulistiyo, di Jakarta.

Dikatakan, tunjangan profesi baru bisa disalurkan kepada guru yang berhak setelah daerah menerima surat perintah pencairan dari masing-masing Direktorat Jendral di Kemdikbud. Anggaran tunjangan profesi merupakan dana transfer yang dikirim langsung oleh Kementerian Keuangan ke kas daerah.

"Penerbitan SK pencairan sangat terlambat, oleh karena itu kami mendesak untuk segera diterbitkan," tegasnya.

Menurutnya, jika SK tersebut tidak segera diterbitkan oleh pemerintah, maka guru akan sangat dirugikan. Pasalnya, tunjangan profesi merupakan hak para guru yang telah mendapatkan sertifikasi dan memenuhi persyaratan mengajar 24 dalam waktu satu minggu.

Jika hal tersebut terus berulang setiap tahunnya, maka akan menjadi preseden buruk. Pemerintah kerap kali menyalahkan daerah jika segala tugas yang menjadi tanggungjawab daerah terabaikan atau terlambat.

"Menteri sering tidak tahu kalau keterlambatan itu juga bersumber dari pihak kementerian," tandasnya.

Menurutnya, keterlambatan itu juga disebabkan karena kisruhnya pendataan data pokok pendidikan. Karena, tunjangan profesi untuk guru jenjang pendidikan dasar (dikdas) menggunakan dapodik.

Namun, dapodik guru dikdas belum sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. Sementara, untuk guru jenjang pendidikan menengah pendataannya masih dilakukan secara manual.

Sumber: Suara Merdeka

Post a Comment

0 Comments