Sponsored Links

Saturday, September 29, 2012

Memahami Landasan Hukum UKG

Ketua Umum PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo tentang perlunya mempersiapkan secara matang terkait pelaksanaan uji kompetensi guru (UKG) secara online bagi guru penerima tunjangan sertifikasi se-Indonesia. Uji Kompetensi Guru tersebut dijadwalkan berlangsung secara serentak pada 30 Juli-12 Agustus 2012 dan tahp kedua 1 Oktober sd. selesai. Karena itu, pimpinan organisasi profesi guru itu kembali mengingatkan perlunya persiapan matang dari pengembangan instrumen, desain kegiatan, penguatan landasan yuridis, konsep teoritik, hingga langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya malpraktik di lapangan, termasuk mengantisipasi gangguan teknis.

Peringatan tersebut tidak berlebihan sebab sepanjang berdirinya republik ini belum pernah satu kali pun dilaksanakan uji kompetensi terhadap guru secara serempak dan massal. Belum lagi sebagian besar guru cenderung mengalami stres akibat salah mempersepsikan tujuan penyelenggaraan ujian itu. Tidak sedikit guru yang menampakkan sikap ’’kalah sebelum bertanding’’ dalam menghadapi ujian tersebut. Hal itu mengingat pelaksanaan ujian dikemas secara online sehingga bagi guru yang kurang atau tidak memahami secara teknis pengoperasian komputer, cenderung menampakkan sikap panik dan menolak.

Pada saat yang sama Sekjen Federasi Guru Seluruh Indonesia (FSGI) Retno Listyarti menyatakan bahwa uji kompetensi guru itu tidak memiliki dasar hukum sehingga tidak menimbulkan sanksi apa pun bagi yang tidak mengikuti. Dia berpendapat ujian itu merupakan kebijakan nasional yang menggunakan dana APBN. Karena dianggap tidak memiliki dasar hukum yang jelas maka bagi guru penerima tunjangan sertifikasi yang tidak mengikuti ujian itu harus dibebaskan dari segala bentuk sanksi. Belum lagi pelaksanaan ujian itu dimulai, sehari sebelumnya beredar SMS yang berisi imbauan pemboikotan terhadap kegiatan itu.

Persiapan Ulang

Transkrip pesan singkat yang beredar di kalangan peserta ujian itu, ’’Kantor LBH Jakarta dan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) serta PB PGRI menolak UKG dan akan memboikot ujian yang dilaksanakan 30 Juli sampai 12 Agustus karena tidak memiliki landasan yuridis, konseptual, teoritik, dan melanggar UU Guru dan Dosen. Sebarkan minimal 5 orang guru’’. Harian ini edisi 1 Agustus 2012 juga memberitakan kegagalan pelaksanaan ujian di berbagai daerah di Jateng. Termasuk kegagalan software yang digunakan dalam proses membaca input data dari peserta. Banyak peserta telah mengisi nomor peserta dan NUPTK dengan tepat tetapi tetap ditolak pada proses log in.

Ada juga peserta yang berhasil log in, namun bidang studi yang muncul tidak sesuai dengan yang diampunya. Lebih parah lagi ketika ada peserta yang berhasil log in sesuai mata pelajaran yang diampunya, namun ketika membaca soal, pada opsi jawaban yang muncul tidak ada jawaban yang dibutuhkan/ benar. Tak ayal, kondisi itu makin membuat stres peserta yang belum atau tidak memahami operasional internet. Pada hari yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Mendikbud M Nuh, menegaskan bahwa ujian itu harus tetap berjalan sesuai dengan rencana. Hal itu dipertegas lagi oleh Kepala Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikbud Syawal Gultom (SM, 03/08/12).

Terlepas dari tujuan mulia yang ingin dicapai, pelaksanaan ujian itu perlu benar-benar dipersiapkan secara matang. Barangkali ada baiknya Mendikbud merespons usulan Ketua Umum PB PGRI agar ujian itu dihentikan sementara sampai semua kelengkapan pendukung benar-benar siap. (10) Landasan Hukum UKG bisa dibaca juga disini, semoga bermanfaat! Drs Heny Gunanto, Kepala SMA PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang

Artikel Terkait:

Comments :

0 comments to “Memahami Landasan Hukum UKG”

Post a Comment

Stats

 

Copyright © 2009 by Uji Kompetensi Guru

Template redesign by Mega Sites | Supported by Free Templates