Sponsored Links

Friday, September 28, 2012

Dasar Hukum UKG

Pelaksanaan UKG memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Selain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, juga undang-undang lainnya serta Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negar, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36.

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan UKG adalah sebagai berikut:


1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010, Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

Demikian Dasar Hukum UKG kami sampaikan.

Artikel Terkait:

Comments :

0 comments to “Dasar Hukum UKG”

Post a Comment

Stats

 

Copyright © 2009 - 2016 by Uji Kompetensi Guru

Template redesign by Mega Sites | Supported by Free Templates